Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nomor Urut Partai dan Keyakinan Menang di Pemilu 2019

image-gnews
Sejumlah partai Politik bersorak  usai menerima nomor urut partai  di KPU, Jakarta 18 Februari 2018. Partai politik nasional terdiri dari 14 Nasional dan lokal yang berasal dari Aceh. Tempo/Fakhri Hermansyah
Sejumlah partai Politik bersorak usai menerima nomor urut partai di KPU, Jakarta 18 Februari 2018. Partai politik nasional terdiri dari 14 Nasional dan lokal yang berasal dari Aceh. Tempo/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum baru saja mengundi nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019. Ada 14 partai politik nasional dan 4 partai politik Aceh yang mengikuti undian yang digelar Ahad, 18 Februari 2018 malam tersebut.

Acara yang digelar di kantor KPU itu berlangsung cukup meriah. Masing-masing partai berupaya menunjukkan ciri khasnya ke publik. Para ketua umum partai juga hadir, kecuali Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat dan Surya Paloh dari NasDem yang tak hadir dalam perhelatan tadi malam.

Saat pengundian nomor urut dimulai, para ketua umum dan sekretaris jenderal partai maju ke depan. Yang pertama kali adalah Megawati Soekarnoputri yang didampingi sang Sekjen Hasto Kristiyanto. Saat mendapat nomor urut 3, Megawati tampak sumringah dan Hasto langsung mengacungkan tiga jari metal.

Baca juga: Tak Lolos Pemilu 2019, PBB Sebut Terkendala Geografis Daerah

Bagi Megawati ini adalah nomor yang mengingatkannya pada saat era perjuangan Orde Baru. Saat itu, partai Banteng ini masih bernama PDI. Selama rezim Orde Baru itu PDI mendapat nomor urut 3. Partai ini juga selalu mendapat hasil di urutan ketiga dari Pemilu yang digelar mulai 1977 hingga 1997.

PDI yang merupakan fusi dari beberapa partai di era Orde Lama seperti PNI, Partai Katolik, Partai Murba, Parkindo, dan IPKI, itu mengalami konflik internal hingga berujung pada penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996. Tragedi berdarah itu dikenal dengan Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli).

"Saya ingat sekali nomor tiga adalah nomor ketika kami sedang berjuang. Jadi tiga itu adalah metal. Menang total," kata dia di Pesta Rakyat PDIP di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Ahad, 18 Februari 2018.

Keyakinan menang juga dilontarkan beberapa partai politik lain lewat nomor urut yang mereka dapatkan. Seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar saat mendapat nomor urut 1.

"Kami dapat nomor satu itu artinya satu nusa satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan untuk Indonesia yang makmur. Alhamdulillah doa saya terkabul. Semoga kami bisa jadi juara nomor satu," kata Muhaimin seusai acara.

Senyum juga terkembang saat Prabowo Subianto mengambil nomor urut untuk partainya. Partai Gerindra dalam undian itu mendapat nomor urut 2. Prabowo tak berucap apa-apa soal nomor urut ini.

Baca juga: Empat Partai Baru di Pemilu 2019 dan Kekuatan Pendirinya

Namun seperti diketahui angka dua sebelumnya digunakan Presiden Joko Widodo dalam kampanye presiden pada 2014.

Adegan lucu terjadi saat Partai Hanura mengambil undian. Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, tampak tertawa geli dan melakukan tos ke Sekjennya saat melihat nomor yang mereka dapat. Ternyata nomor yang didapat partai yang baru saja dilanda konflik internal itu adalah 13.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagi sebagian orang angka ini tentu saja tak diinginkan karena berarti kesialan. Namun bagi Oesman Sapta Odang, angka 13 itu adalah huruf B. "Berkah, bagus," ujarnya. Hanura pada pemilu sebelumnya mendapat nomor urut 10.

Partai Demokrat dalam pengundian nomor urut kali ini harus mengurut dada karena keinginan mereka mendapat nomor 9 tak tercapai. Lewat angka 9 Partai Demokrat, yang baru didirikan pada 9 September 2001, memenangkan Pemilu 2004.

Demokrat dalam undian tersebut mendapat nomor 14. Sedangkan nomor 9 didapat partai pendatang baru besutan Harry Tanoesoedibjo yaitu Partai Perindo.

Adapun PPP mendapat nomor 10. Ketua Umum PPP Romahurmuziy langsung menyebut nomor yang didapatnya adalah angka sempurna.

Partai lama lainnya adalah Golkar yang mendapat nomor urut 4. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan angka ini bisa berarti partai ini mengusung filosofi 4 pilar.

Angka empat, kata Airlangga juga sangat erat dengan program Partai Golkar yang disebut catur sukses. Yaitu sukses pilkada, sukses pileg (pemilihan legislatif), sukses dan amannya pemilu presiden, menuju indonesia sejahtera.
Airlangga menyampaikan bahwa Partai Golkar memiliki empat program untuk kesejahteraan rakyat, yaitu program sembako murah, rumah terjangku, ketersediaan lapangan pekerjaan,

“Dan yang keempat sangat dekat dengan visi Indonesia 2045, akselerasi revolusi industri keempat, dengan tujuan menuju Indonesia sejahtera melalui pendidikan,” kata Airlangga.

Setelah mendapat nomor ini, para peserta Pemilu 2019 ini bakal mulai menempelkan nomor di atribut partainya. Lewat nomor, partai bakal memberi branding-nya masing-masing untuk memenangkan Pemilu.

Berikut nomor urut lengkap partai peserta Pemilu 2019:

Nomor 1: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Nomor 2: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Nomor 3: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Nomor 4: Partai Golongan Karya (Golkar)
Nomor 5:  Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Nomor 6: Partai Garuda
Nomor 7: Partai Berkarya
Nomor 8: Partai Keadilan Sejahtera
Nomor 9: Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
Nomor 10: Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Nomor 11: Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Nomor 12: Partai Amanat Nasional (PAN)
Nomor 13: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Nomor 14: Partai Demokrat

Adapun nomor urut partai lokal Aceh adalah:

15. Partai Aceh 
16. Partai Sira
17. Partai Daerah Aceh
18. Partai Nangroe Aceh 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.